Etika Profesional (Akuntan)

Prinsip Etika

1. Tanggungjawab profesi -- Pertimbangan moral dan profesional.

2. Kepentingan publik -- Pelayanan publik.

3. Integritas -- Kejujuran, komitment dgn apa yang sudah disepakati.

4. Obyektifitas -- Apa yang dilakukan itu tidak boleh berdasarkan selera (by accident).

5. Kompetansi dan kehatihatian -- Profesional. Ex, dokter - Obat

6. Kerahasiaan -- Sesuatu yang tidak boleh ditampilkan atau menyebabkan malu. Ex, Kasus korupsi yang sering terjadi sekarang, itu menyebabkan malu. (Memberikan efek jera).

7. Prilaku profesional -- Berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi. Ex, Kasus KPU (a. tidak menggunakan metodologi audit, b. dia bekerja atas nama kpk - padahal dia bekerja di bpk.)

8. Standar teknis -- Realible

User informasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Govering bodies

b. Investors and creditor

c. Resource providers -- Lembaga2 yang sifatnya mengawasi, terkait auditor internal ma auditor external

d. Oversight bodies --

e. Constituents

Pertimbangan khusus etika di sektor publik

1. Aspek rahasia negara. Ex, misal mengaudit tni (itu banyak terkait dengan rahasia negara).

2. Intervensi dari unsur politik. -- Yang diperiksa adalah lembaga yang dipimpin pejabat publik yang mayoritas adalah parpol. Cara parpol mengintervansi bpk -- main di aturan.

3. Implikasi keuangan yang.... (Keuangan negara). Ex,

4. Pemeriksaan harus mengerti rakyat.

Kode etik APIP (pusbinjfa.bpkp.go.id/produk/59/download‎)

Nilai-nilai dasar

Kewajiban bagi anggota -- Menyanggupi independensi, untuk menjamin indepandensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Larangan bagi anggota

a. Tidak boleh merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta atau asing.

b. Menjadi anggota partai politik.

c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memyebabkan interfensinya.

d.

Independensi Pemeriksa

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran etika di BPK

a. Reformasi birokrasi

b. Melengkapi Juklak - Juklik

Kasus: